UMRAH BERSAMA WISATA RELIGI

Kemenag-DPR Belum Sepakat

Thursday, 07 June 2012

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR belum menemukan titik temu mengenai besaran dana optimalisasi yang akan dialokasikan untuk menyubsidi jamaah. Dengan begitu, biaya haji belum bisa ditetapkan.Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Slamet Riyanto mengatakan, sebagian besar biaya komponen haji sudah disepakati dalam pembahasan BPIH 2012 antara DPR dan Kemenag. Namun, ada sejumlah komponen yang belum disepakati, salah satunya mengenai besaran dana optimalisasi untuk menutupi kenaikan biaya pemondokan. “Kita ingin BPIH tidak naik,tapi fakta di lapangan semuanya naik,” ungkap Slamet pada Launching Embarkasi NTB di Kantor Kemenag kemarin. Menurut dia, pihaknya tidak mungkin mengalokasikan semua dana manfaat atau bunga setoran awal calon jamaah tahun ini untuk biaya optimalisasi. Jika dana tersebut dihabiskan tahun ini, kenaikan biaya haji tahun depan diperkirakan semakin meningkat. Karena itu, Slamet menekankan perlunya dana cadangan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. “Kita harus arif menyikapi penggunaan dana optimalisasi ini. Kenaikan biaya haji mendatang bisa lebih besar kalau dihabiskan tahun ini,”ujarnya. Dia menjelaskan, penggunaan dana optimalisasi dalam penyusunan anggaran ada aturan dan tahapannya, sehingga tidak dapat digunakan tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Dia menyebutkan, setiap tahun pihaknya mendapat dana sekitar Rp1,9 triliun dari bunga setoran awal sekitar 1,7 juta jamaah per tahun. Lalu, Rp1,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk dana optimalisasi seperti subsidi rumah, makan di Mekkah dan Madinah,kebutuhan biaya di dalam negeri, serta untuk subsidi general service. Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah mengatakan, pada prinsipnya DPR tetap menghendaki tidak ada kenaikan pada penyelenggaraan haji tahun ini.Jika terdapat kenaikan di sektor pemondokan dan penerbangan, pihaknya meminta Kemenag untuk menggunakan dana optimalisasi, sebab dana manfaat yang ada dinilai cukup menyubsidi jamaah. Bahkan, masih ada sisa untuk keperluan penyelenggaraan haji mendatang. “Saya kira dana manfaat yang ada sekarang cukup untuk kebutuhan subsidi jamaah,”kata Ida. Menurut dia, hingga kini belum ada kesepakatan antara panitia kerja BPIH DPR dan panitia kerja BPIH Kemenag mengenai besaran dana optimalisasi sehingga proses pembahasan berlangsung lama. Kemenag, kata dia, harusnya tidak perlu khawatir dengan kebutuhan penyelenggaraan haji tahun depan, sebab dana optimalisasi selalu ada setiap tahun.Karena itu,Ida meminta Kemenag untuk melakukan penghitungan ulang besaran dana optimalisasi haji yang bisa digunakan untuk haji tahun ini. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar meminta Kemenag memanfaatkan dana optimalisasi semaksimal mungkin untuk keperluan jamaah, termasuk menutupi terjadinya kenaikan biaya pemondokan di Mekkah. Dia menilai, dana optimalisasi yang ada cukup untuk menutupi kenaikan biaya pemondokan. Apalagi, biaya komponen lainnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan.“Kalaupun naik jangan sampai terlalu membebani jamaah,” kata Zulkarnaen. Menurut dia, berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukan panitia kerja BPIH DPR,dana manfaat yang diperoleh dari setoran awal jamaah mencapai Rp1,5 triliun per tahun.Sementara jumlah yang digunakan untuk dana optimalisasi diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun lebih, sehingga masih ada sisa sekitar Rp 2 triliun untuk cadangan penyelenggaraan haji tahun depan. “Hasil perhitungan sementara pemakaian dana optimalisasi mencapai Rp 1,3 triliun.Masih ada sisa untuk tahun depan,” ucapnya. andi setiawan