INFORMASI HAJI

29 Mei 2012 - 11:09 WIBB  
Kuota Petugas Haji Dipisah
Pemisahan kuota petugas haji daerah menambah jatah jamaah lansia Kementerian Agama akan melakukan efi siensi kuota jamaah haji pada 2012. Salah satu caranya de ngan memisahkan kuota tim petugas haji daerah (TPHD) dari kuota jamaah haji umum.“Selama ini kuota bagi petugas haji berjumlah 3.250 orang. Saya meminta agar kuota petugas dipisahkan dari kuota jamaah haji,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali, Senin (28/5). Menag menjelaskan, jika petugas haji daerah digabung dengan kuota umum, akan ada kerancuan dengan keinginan Kemenag untuk memprioritaskan jamaah calon haji usia lanjut. Untuk itu, ia menginginkan agar petugas memiliki kuota terpisah yang telah di efisienkan. “Porsi TPHD yang di efisienkan akan digunakan untuk memberi prioritas kepada ja maah usia lanjut,” tuturnya. Kemenag hingga kini masih membuka rekrutmen bagi TPHD. Suryadharma menuturkan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang melakukan pengkajian mendalam tentang batas jamaah usia lanjut pada usia berapa yang akan diprioritaskan. Namun, ia meyakinkan jamaah berusia di atas 80 tahun akan didahulukan keberangkatannya. Pasalnya, jika jamaah usia tersebut menunggu lima tahun sampai delapan tahun, ketidakpastiannya tinggi sekali. Menag bertekad, tahun ini tambahan porsi haji dari Kerajaan Arab Saudi sebanyak 10 ribu bakal dikhususkan bagi calon haji lansia. “Jika mendapat tambahan porsi haji tersebut, kita akan memprioritaskan sebanyak-banyaknya untuk memberangkatkan jamah usia lanjut,” jelas Menag. Pihaknya juga akan memprioritaskan jamaah haji lansia pada tahun depan. Sebelumnya, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Slamet Riyanto mengatakan, perhitungan resmi prioritas haji lansia menyesuaikan dengan jumlah total kuota jamaah haji seluruhnya. Termasuk, kuota tambahan yang disetujui. Slamet menyebutkan, jumlah jamaah calon haji yang masuk kategori lansia cukup banyak, yakni men capai lebih dari 300 ribu orang. Padahal, kuota jamaah haji Indonesia setiap tahunnya hanya berkisar 193 ribu-200 ribu orang. “Kita juga sedang memikirkan. Kalau calon jamaah lansia terlalu banyak, kita masukkan di dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya, tentu juga akan merepotkan. Kan tidak mungkin seluruh kuota haji diisi oleh lansia semua,” ujarnya. Dengan demikian, Slamet menegaskan, dalam menetapkan persentase kuota untuk jamaah calon haji lansia ini harus diperhitungkan sungguh-sungguh dengan mengacu prinsip keadilan dalam pembagiannya.Kepala Bidang Haji Kemenag Sulawesi Barat Misbahuddin, di Mamuju, mengatakan, pada ta hun ini pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berusia 17 tahun untuk dapat men daftar sebagai jama ah calon haji. Mereka bisa men daftar dengan mengguna kan kar tu pelajar tanpa harus me ma kai KTP. “Tahun ini pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi calon haji untuk dapat mendaftar sebagai jamaah calon haji,” ujarnya. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi jamaah haji dalam usia tua. Republika_Indah Wulandari.

Penetapan BPIH Diharapkan Sebelum Ramadhan

Penetapan BPIH Diharapkan Sebelum Ramadhan

Jakarta (Pinmas)—Sebelum bulan suci Ramadhan diharapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1433 H/ 2012 sudah ditetapkan Komisi VIII DPR, sehingga calon jamaah haji dapat segera melunasinya. Demikian dikemukakan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (20/6) malam.

“Sebentar lagi memasuki Ramadhan, masyarakat (calon jamaah haji) tentu konsentrasi untuk pembiayaan Ramadhan dan lebaran, disisi lain mereka harus melunasi haji, kalau memang BPIH bisa diputuskan jauh-jauh hari akan bisa meringankan keuangan mereka,” kata Menag kepada pers usai membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 2012.

Menag mengatakan, jamaah haji Indonesia mulai berangkat ke Tanah Suci pada 23 September, namun BPIH sampai hari ini belum diputuskan DPR, walaupun demikian persiapan pelayanan jamaah sudah dilakukan dengan baik. “Sejauh ini masalah yang masih dibahas sehingga belum bisa ditetapkan adalah biaya pemondokan,” ujarnya.

Menag juga mengatakan bahwa pihaknya tak mengambil keuntungan dari dana haji yang disimpan melalui rekening atas nama Menteri Agama. Jajaran Kemenag tak sepeser pun mengambil untung dari dana haji yang tersimpan di sejumlah bank penerima setoran (BPS) haji.

Untuk mengamankan dana haji, pihaknya sudah menarik dana yang tersimpan di sejumlah bank. Dana setoran haji itu kemudian disimpan ke sukuk. Alasannya, jika bank mengalami bankrut, jaminan dana haji yang besarnya triliunan rupiah itu hanya sebesar Rp 2 miliar. Ia mengatakan, dana haji yang tersimpan di Sukuk pada 2009 mencapai Rp 2,7 triliun. Pada 2012 sudah mencapai Rp 33 triliun. “Dana sebesar itu aman karena dijamin oleh pemerintah,” tandasnya.

Mengenai tambahan kuota haji, Menteri Agama mengatakan sampai saat ini pemerintah kerajaan Arab Saudi belum mengabulkan permintaan RI sebanyak 30 ribu orang. “Kita minta tambahan 30 ribu, biasanya diberi tambahan kuota 10 ribu orang,” ucapnya.

Tahun ini, lanjutnya, Kemenag tetap berkomitmen memprioritaskan jemaah lanjut usia, terutama berusia 80 tahun ke atas. Hal ini dilakukan guna menekan daftar tunggu yang panjang bagi calon haji usia lanjut. Tentang mekanismenya, akan diatur sedemikian rupa.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pemda yang ikut memberikan sumbangan nyata bagi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Tetapi ia minta agar koordinasi tetap ditingkatkan dengan jajaran Kemenag, seperti untuk pelaksanaan transportasi di tanah air dan Arab Saudi. Jika pemda memberikan katering gratis maka hendaknya juga dikomunikasikan dengan petugas Kemenag.

Rakernas berlangsung 20-22 Juni 2012 ini diikuti seluruh pejabat eselon I dan II. kakanwil dan kakanmenag kabupaten/kota, serta pimpinan perguruan tinggi agama, hadir pula Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar MA dan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, dengan mengangkat tema Meningkatkan Komitmen Kementerian Agama dalam Mewujudkan Tahun Kinerja dan Prestasi.

Pada Rakernas itu akan dibahas Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang organisasi dan tata kerja kementerian, juga membahas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, pengendalian program prioritas pendidikan Islam (BOS, beasiswa, rehabilitasi dan tunjangan), pokok-pokok RUU tentang Perguruan Tinggi. (ks)

Share this article :

di 21:53

Pembahasan BPIH 2012 Lebih Cepat

Pembahasan BPIH 2012 Lebih Cepat

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1433H/2012 bersama Komisi VIII DPR-RI dijadwal lebih cepat, karena untuk menjaga kualitas pelayanan. Ia memperkirakan BPIH tahun ini akan sama seperti tahun 2011 kecuali jika biaya penerbangan mengalami kenaikan.

"Kemarin kami sudah mengajukan pengantar awal rincian BPIH ke DPR, diperkirakan BPIH seperti tahun lalu kecuali biaya penerbangan," kata Menag kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/1).

Menag lebih lanjut mengatakan, biaya penerbangan didasari oleh harga fiur atau bahan bakar. "Pada bulan-bulan tertentu kebutuhan BBM lebih tinggi dibanding dengan yang lain, sehingga berpengaruh terhadap komponen BPIH," jelasnya.

Selain itu lanjut dia, situasi yang tengah terjadi di Timur Tengah juga bisa berpengaruh bagi penetapan BPIH. "Kalau sampai terjadi perang antara Amerika dan Iran maka berpengaruh besar terhadap kenaikan harga minyak, secara otomotis harga penerbangan haji juga naik," ujarnya.

Dikatakan Menag, percepatan pembahasan BPIH berpengaruh terhadap kinerja pelayanan haji. "Sehingga kerja lebih awal karena anggaran dapat persetujuan, dengan demikian kerja tidak terganggu. Ini juga komitmen semua BPIH akan dipercepat," imbuhnya.

Menag juga mengatakan, pihaknya berupaya agar jemaah haji non kuota tidak bisa berangkat ke Arab Saudi lagi tahun ini, karena potensi mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya. "Tentu akan berkordinasi dengan berbagai pihak karena perjalanan menunaikan ibadah haji berbeda dengan perjalanan biasa," jelasnya.

Setiap tahun 200-an ribu umat Muslim dari tanah air baik secara reguler maupun khusus berangkat ke tanah suci, namun selalu muncul masalah haji non kuota. Pada tahun 2011 jemaah haji `liar` ini mencapai 2.270 orang, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya lebih dari 3.000 orang.

Jemaah haji non kuota dari tahun ke tahun menimbulkan masalah, karena tidak adanya pihak yang bertanggung jawab selama mereka di Arab Saudi dan tanpa jaminan keamanan dan perlindungan. Di antara mereka bahkan banyak yang terlantar, tersesat, dan sakit. Para jamaah haji non kuota ini saat di Arafah mereka menempati tenda jemaah resmi, memakan makanan yang menjadi jatah haji resmi.

Sementara, Pemerintah Arab Saudi membutuhkan jaminan dan keterangan resmi jika ada jemaah yang meninggal dari otoritas terkait, sementara PPIH sebagai otoritas resmi tidak berani memberikan keterangan resmi karena jemaah nonkuota tidak dalam koordinasi .

Menag berharap masalah jamaah haji non kuota pada tahun depan dapat dicegah, mulai dari tanah air. Kemenag akan meningkatkan koordinasi dengan dengan pihak terkait antara lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta untuk melakukan pencegahan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.(ks)(www.kemenag.go.id)

i.GLOBAL

PUSAT INFORMASI UMROH & HAJI

Tours Qiswa Qiblatain

PT.IYYAKA INTERNASIONAL NETWORK

GRAHA UTAN KAYU.

JL: Utan kayu Raya No.106 Jakarta Timur 13120

Membuka Pendaftaran Haji Khusus 2013 & 2014 USD 8.500.

Ketentuan Pendaftaran Haji.

1. Booking Fee (BF) Paket Haji Khusus 2013 Rp 5.000.000,-

2. Booking Fee (BF) Paket Haji Khusus 2014 Rp 3.500.000,-

3. Booking Fee (BF) Paket Haji Plus 2014 Rp 5.000.000,-

4. Pendaftaran di anggap syah apabila telah membayar booking fee

5. Transaksi dianggap sah jika pembayaran dilakukan melalui rekening
     Perusahaan

6. Uang Muka USD 4.000 dapat dicicil 2 x

7. Pelunasan 2013 dapat dicicil april 2013

8. Pelunasan 2014 dapat dicicil hingga April 2014

9. Manasik ke Tanah Suci / Umrah gratis berlaku bagi CalHaj yang

     melunasi ONH, sebelum pemberangkatan haji tahun ini.

Pembayaran Bisa Melalui Bank Mandiri

KCP Balai Pustaka Rawamangun Jakarta

Atas Nama PT Iyyaka Internasional Network

1.N0. Rek : 0060007156080.  ( Rupiah )

2.N0. Rek: ACC.0060007178621 (USD )

Daftar sekarang juga jangan menunda-nunda tempat terbatas.

Atau Hubungi :  Emran Hassan

                            Hpn : 0818.810.603 & 0813.8196.1912

                            Email:emranumrah194786@yahoo.com

REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI---Kantor Kementerian Agama Bukittinggi akan mengutamakan umur 80 tahun jika kota itu mendapat tambahan kuota haji pada tahun 2012.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pusat, pada tahun ini akan ada penambahan kuota sebanyak 30 RIBU orang se-Indonesia, kata Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bukittinggi Khamidir.
Tambahan kuota 30 ribu orang se-Indonesia untuk Sumatera Barat mendapatkan tambahan minimal 1.000 orang dari kuota 4.557 orang sebagaimana harapan Kepala Bidang Haji zakat dan Wakaf (Hazawa) Kemnag Sumbar Syamsul Bahri.
Jika tambahan kuota haji untuk Sumatera Barat sebanyak 1.000 orang diharapkan tersebut terealisasi, tentu akan dibagi-bagi untuk 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Bukittinggi yang mendapat kebagian dari tambahan itu sehingga total kuota dari 350 orang pada pelaksanaan haji tahun 2012 bertambah, maka tambahan tersebut diutamakan mereka yang berumur di atas 80 tahun.
Di Bukittinggi daftar tunggu calhaj terhitung sejak 2012 sampai 2021 dari perkiraan keberangkatan haji kuota Sumbar sebanyak 4.647 orang.
Daftar tunggu calhaj Bukittinggi tahun ini sudah mencapai 33.304 orang. Dari jumlah daftar tunggu tersebut, calhaj yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini hanya 350 orang sesuai dengan kuota. Mereka semua telah membayar setoran awal.
"Saat akan diberangkatkan ke Makkah, mereka harus melunasi ongkos naik haji (ONH) di bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk pemerintah," katanya.
Ia menyebutkan, calhaj Bukittinggi dalam melaksanakan ibadah haji selalu didampingi tenaga medis sebanyak lima orang, termasuk satu orang dokter dan dua orang perawat.
Untuk konsumsi jamaah, tambah dia, telah diatur oleh panitia haji di Arab Saudi. Di Madinah, Arafah dan Mina difasilitasi dengan nasi kotak, sementara di Mekkah calhaj memasak sendiri.
"Agar calhaj tidak mengalami kendala mulai dari keberangkatan, saat melaksanakan ibadah dan kepulangan kembali ke Tanah Air, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah menyiapkan petugas pendamping dan panitia," kata dia.

Redaktur: Endah Hapsari

Sumber: Antara

NASIONAL - HUMANIORA Selasa, 29 Mei 2012 , 07:45:00 Kemenag Kebut Penyelesaian Paspor Haji JAKARTA - Pembuatan paspor bagi calon jamaah haji (CJH) sejatinya sudah dijalankan sejak pertengahan bulan ini. Namun, hingga kemarin, Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan masih banyak CJH yang belum menuntaskan pembuatan paspor. Direktur Pelayanan Haji (Diryanhaj) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kemenag Sri Ilham Lubis di Jakarta kemarin (28/5) pun mengimbau CJH agar segera menuntaskan pengurusan paspor haji. Untuk itu, kelengkapan dokumen perlu disiapkan. Di antaranya adalah, KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/surat nikah. Kemenag memberikan kelonggaran bagi CJH yang berusia lanjut. Mereka cukup diminta segera lapor dan meminta rekomendasi dari kepala kantor Kemenag kota atau kabupaten. "Pembuatan paspor terus dikebut secara bertahap," kata dia. Sri berharap pembuatan paspor ini bisa dipercepat. Sebab, butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengurus penerbitan visa haji. Kemenag memperkirakan, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pengurusan visa haji pada pertengahan bulan Sya"ban. Seperti diketahui, pemerintah Saudi menggunakan penanggalan kalender Islam dalam menjalankan layanan haji. Dalam kalenderi Hijriyah, 1 Sya"ban jatuh pada 21 Juni. Jika pengurusan visa haji dibuka pertengahan Sya"ban, berarti sekitar minggu pertama dan kedua Juli. Penuntasan pembuatan paspor untuk seluruh CJH diharapkan tuntas secepatnya. Dia menuturkan, sebelum keberangkatan kloter 1, visa haji untuk CJH reguler sudah selesai semuanya. Sedangkan untuk haji khusus, penerbitan visa haji ditolerir hingga 20 Zulqoidah (6 Oktober). Dengan jadwal ini, diharapkan seluruh CJH reguler dan haji khusus bisa mengikuti wukuf yang diperkirakan jatuh pada 25 Oktober. Sri mengingatkan, paspor yang sudah jadi bisa segera dikirim ke Kemenag. Dia mengatakan, kantor wilayah (kanwil) Kemenag di setiap provinsi bisa mengirim paspor secara bertahap ke Kemenag. "Kita tidak batasi jumlah paspor dalam setiap pengiriman," katanya. Pihak Kemenag berharap, pengiriman paspor bisa diutamakan dulu bagi jamaah yang masuk kelompok terbang (kloter) awal. "Kita gunakan sistem pengiriman paspor awal bil awal," kata dia. Dengan sistem ini, bisa meminimalisir ganggung yang bisa menunda penerbangan jamaah ke tanah suci.  Paspor yang sudah dikirim ke Kemenag akan dikembalikan lagi ke CJH di masing-masing embarkasi. Pengembalian pasor yang sudah dilengkapi visa haji ini sekaligus pemberian dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH). CJH perlu memberadakan antara paspor dengan DAPIH. Khusus untuk DAPIH biasanya menggunakan sampul coklat. Sedangkan paspor CJH bersampul hijau. Poin penting yang perlu diingat CJH adalah, proses pembuatan paspor ini tidak dipungut biasa alias gratis. Tetapi bagi CJH yang sudah memiliki paspor, tidak bisa meminta uang pengurusan paspor ke pemerintah. Uang pengurusan paspor bagi CJH yang sudah memegang paspor dianggap hangus. (wan/ttg)

Kemenag-DPR Belum Sepakat

Thursday, 07 June 2012

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR belum menemukan titik temu mengenai besaran dana optimalisasi yang akan dialokasikan untuk menyubsidi jamaah. Dengan begitu, biaya haji belum bisa ditetapkan.Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Slamet Riyanto mengatakan, sebagian besar biaya komponen haji sudah disepakati dalam pembahasan BPIH 2012 antara DPR dan Kemenag. Namun, ada sejumlah komponen yang belum disepakati, salah satunya mengenai besaran dana optimalisasi untuk menutupi kenaikan biaya pemondokan. “Kita ingin BPIH tidak naik,tapi fakta di lapangan semuanya naik,” ungkap Slamet pada Launching Embarkasi NTB di Kantor Kemenag kemarin. Menurut dia, pihaknya tidak mungkin mengalokasikan semua dana manfaat atau bunga setoran awal calon jamaah tahun ini untuk biaya optimalisasi. Jika dana tersebut dihabiskan tahun ini, kenaikan biaya haji tahun depan diperkirakan semakin meningkat. Karena itu, Slamet menekankan perlunya dana cadangan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. “Kita harus arif menyikapi penggunaan dana optimalisasi ini. Kenaikan biaya haji mendatang bisa lebih besar kalau dihabiskan tahun ini,”ujarnya. Dia menjelaskan, penggunaan dana optimalisasi dalam penyusunan anggaran ada aturan dan tahapannya, sehingga tidak dapat digunakan tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Dia menyebutkan, setiap tahun pihaknya mendapat dana sekitar Rp1,9 triliun dari bunga setoran awal sekitar 1,7 juta jamaah per tahun. Lalu, Rp1,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk dana optimalisasi seperti subsidi rumah, makan di Mekkah dan Madinah,kebutuhan biaya di dalam negeri, serta untuk subsidi general service. Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah mengatakan, pada prinsipnya DPR tetap menghendaki tidak ada kenaikan pada penyelenggaraan haji tahun ini.Jika terdapat kenaikan di sektor pemondokan dan penerbangan, pihaknya meminta Kemenag untuk menggunakan dana optimalisasi, sebab dana manfaat yang ada dinilai cukup menyubsidi jamaah. Bahkan, masih ada sisa untuk keperluan penyelenggaraan haji mendatang. “Saya kira dana manfaat yang ada sekarang cukup untuk kebutuhan subsidi jamaah,”kata Ida. Menurut dia, hingga kini belum ada kesepakatan antara panitia kerja BPIH DPR dan panitia kerja BPIH Kemenag mengenai besaran dana optimalisasi sehingga proses pembahasan berlangsung lama. Kemenag, kata dia, harusnya tidak perlu khawatir dengan kebutuhan penyelenggaraan haji tahun depan, sebab dana optimalisasi selalu ada setiap tahun.Karena itu,Ida meminta Kemenag untuk melakukan penghitungan ulang besaran dana optimalisasi haji yang bisa digunakan untuk haji tahun ini. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar meminta Kemenag memanfaatkan dana optimalisasi semaksimal mungkin untuk keperluan jamaah, termasuk menutupi terjadinya kenaikan biaya pemondokan di Mekkah. Dia menilai, dana optimalisasi yang ada cukup untuk menutupi kenaikan biaya pemondokan. Apalagi, biaya komponen lainnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan.“Kalaupun naik jangan sampai terlalu membebani jamaah,” kata Zulkarnaen. Menurut dia, berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukan panitia kerja BPIH DPR,dana manfaat yang diperoleh dari setoran awal jamaah mencapai Rp1,5 triliun per tahun.Sementara jumlah yang digunakan untuk dana optimalisasi diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun lebih, sehingga masih ada sisa sekitar Rp 2 triliun untuk cadangan penyelenggaraan haji tahun depan. “Hasil perhitungan sementara pemakaian dana optimalisasi mencapai Rp 1,3 triliun.Masih ada sisa untuk tahun depan,” ucapnya. andi setiawan