Rindu Rasul Bimbo

Senin, 18 Juni 2012


i.GLOBAL
PUSAT INFORMASI UMROH & HAJI
Tours Qiswa Qiblatain
PT.IYYAKA INTERNASIONAL NETWORK
GRAHA UTAN KAYU.
JL: Utan kayu Raya No.106 Jakarta Timur 13120

Membuka Pendaftaran Haji Khusus 2013 & 2014 USD 8.500.
Ketentuan Pendaftaran Haji.
1. Booking Fee (BF) Paket Haji Khusus 2013 Rp 5.000.000,-
2. Booking Fee (BF) Paket Haji Khusus 2014 Rp 3.500.000,-
3. Booking Fee (BF) Paket Haji Plus 2014 Rp 5.000.000,-
4. Pendaftaran di anggap syah apabila telah membayar booking fee
5. Transaksi dianggap sah jika pembayaran dilakukan melalui rekening
     Perusahaan
6. Uang Muka USD 4.000 dapat dicicil 2 x
7. Pelunasan 2013 dapat dicicil april 2013
8. Pelunasan 2014 dapat dicicil hingga April 2014
9. Manasik ke Tanah Suci / Umrah gratis berlaku bagi CalHaj yang
     melunasi ONH, sebelum pemberangkatan haji tahun ini.

Pembayaran Bisa Melalui Bank Mandiri
KCP Balai Pustaka Rawamangun Jakarta
Atas Nama PT Iyyaka Internasional Network
1.N0. Rek : 0060007156080.  ( Rupiah )
2.N0. Rek: ACC.0060007178621 (USD )


Daftar sekarang juga jangan menunda-nunda tempat terbatas.

Atau Hubungi :  Emran Hassan
                            Hpn : 0818.810.603 & 0813.8196.1912
                            Email:emranumrah194786@yahoo.com

Rabu, 06 Juni 2012

REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI---Kantor Kementerian Agama Bukittinggi akan mengutamakan umur 80 tahun jika kota itu mendapat tambahan kuota haji pada tahun 2012.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pusat, pada tahun ini akan ada penambahan kuota sebanyak 30 RIBU orang se-Indonesia, kata Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bukittinggi Khamidir.
Tambahan kuota 30 ribu orang se-Indonesia untuk Sumatera Barat mendapatkan tambahan minimal 1.000 orang dari kuota 4.557 orang sebagaimana harapan Kepala Bidang Haji zakat dan Wakaf (Hazawa) Kemnag Sumbar Syamsul Bahri.
Jika tambahan kuota haji untuk Sumatera Barat sebanyak 1.000 orang diharapkan tersebut terealisasi, tentu akan dibagi-bagi untuk 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Bukittinggi yang mendapat kebagian dari tambahan itu sehingga total kuota dari 350 orang pada pelaksanaan haji tahun 2012 bertambah, maka tambahan tersebut diutamakan mereka yang berumur di atas 80 tahun.
Di Bukittinggi daftar tunggu calhaj terhitung sejak 2012 sampai 2021 dari perkiraan keberangkatan haji kuota Sumbar sebanyak 4.647 orang.
Daftar tunggu calhaj Bukittinggi tahun ini sudah mencapai 33.304 orang. Dari jumlah daftar tunggu tersebut, calhaj yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini hanya 350 orang sesuai dengan kuota. Mereka semua telah membayar setoran awal.
"Saat akan diberangkatkan ke Makkah, mereka harus melunasi ongkos naik haji (ONH) di bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk pemerintah," katanya.
Ia menyebutkan, calhaj Bukittinggi dalam melaksanakan ibadah haji selalu didampingi tenaga medis sebanyak lima orang, termasuk satu orang dokter dan dua orang perawat.
Untuk konsumsi jamaah, tambah dia, telah diatur oleh panitia haji di Arab Saudi. Di Madinah, Arafah dan Mina difasilitasi dengan nasi kotak, sementara di Mekkah calhaj memasak sendiri.
"Agar calhaj tidak mengalami kendala mulai dari keberangkatan, saat melaksanakan ibadah dan kepulangan kembali ke Tanah Air, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah menyiapkan petugas pendamping dan panitia," kata dia.
Redaktur: Endah Hapsari
Sumber: Antara
NASIONAL - HUMANIORA
Selasa, 29 Mei 2012 , 07:45:00

JAKARTA - Pembuatan paspor bagi calon jamaah haji (CJH) sejatinya sudah dijalankan sejak pertengahan bulan ini. Namun, hingga kemarin, Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan masih banyak CJH yang belum menuntaskan pembuatan paspor.

Direktur Pelayanan Haji (Diryanhaj) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kemenag Sri Ilham Lubis di Jakarta kemarin (28/5) pun mengimbau CJH agar segera menuntaskan pengurusan paspor haji. Untuk itu, kelengkapan dokumen perlu disiapkan.

Di antaranya adalah, KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/surat nikah. Kemenag memberikan kelonggaran bagi CJH yang berusia lanjut. Mereka cukup diminta segera lapor dan meminta rekomendasi dari kepala kantor Kemenag kota atau kabupaten.

"Pembuatan paspor terus dikebut secara bertahap," kata dia. Sri berharap pembuatan paspor ini bisa dipercepat. Sebab, butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengurus penerbitan visa haji.

Kemenag memperkirakan, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pengurusan visa haji pada pertengahan bulan Sya"ban. Seperti diketahui, pemerintah Saudi menggunakan penanggalan kalender Islam dalam menjalankan layanan haji. Dalam kalenderi Hijriyah, 1 Sya"ban jatuh pada 21 Juni. Jika pengurusan visa haji dibuka pertengahan Sya"ban, berarti sekitar minggu pertama dan kedua Juli.

Penuntasan pembuatan paspor untuk seluruh CJH diharapkan tuntas secepatnya. Dia menuturkan, sebelum keberangkatan kloter 1, visa haji untuk CJH reguler sudah selesai semuanya. Sedangkan untuk haji khusus, penerbitan visa haji ditolerir hingga 20 Zulqoidah (6 Oktober). Dengan jadwal ini, diharapkan seluruh CJH reguler dan haji khusus bisa mengikuti wukuf yang diperkirakan jatuh pada 25 Oktober.

Sri mengingatkan, paspor yang sudah jadi bisa segera dikirim ke Kemenag. Dia mengatakan, kantor wilayah (kanwil) Kemenag di setiap provinsi bisa mengirim paspor secara bertahap ke Kemenag. "Kita tidak batasi jumlah paspor dalam setiap pengiriman," katanya.

Pihak Kemenag berharap, pengiriman paspor bisa diutamakan dulu bagi jamaah yang masuk kelompok terbang (kloter) awal. "Kita gunakan sistem pengiriman paspor awal bil awal," kata dia. Dengan sistem ini, bisa meminimalisir ganggung yang bisa menunda penerbangan jamaah ke tanah suci. 

Paspor yang sudah dikirim ke Kemenag akan dikembalikan lagi ke CJH di masing-masing embarkasi. Pengembalian pasor yang sudah dilengkapi visa haji ini sekaligus pemberian dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH). CJH perlu memberadakan antara paspor dengan DAPIH. Khusus untuk DAPIH biasanya menggunakan sampul coklat. Sedangkan paspor CJH bersampul hijau.

Poin penting yang perlu diingat CJH adalah, proses pembuatan paspor ini tidak dipungut biasa alias gratis. Tetapi bagi CJH yang sudah memiliki paspor, tidak bisa meminta uang pengurusan paspor ke pemerintah. Uang pengurusan paspor bagi CJH yang sudah memegang paspor dianggap hangus. (wan/ttg)
Kemenag-DPR Belum Sepakat PDF Print
Thursday, 07 June 2012
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR belum menemukan titik temu mengenai besaran dana optimalisasi yang akan dialokasikan untuk menyubsidi jamaah.


Dengan begitu, biaya haji belum bisa ditetapkan.Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Slamet Riyanto mengatakan, sebagian besar biaya komponen haji sudah disepakati dalam pembahasan BPIH 2012 antara DPR dan Kemenag. Namun, ada sejumlah komponen yang belum disepakati, salah satunya mengenai besaran dana optimalisasi untuk menutupi kenaikan biaya pemondokan.

“Kita ingin BPIH tidak naik,tapi fakta di lapangan semuanya naik,” ungkap Slamet pada Launching Embarkasi NTB di Kantor Kemenag kemarin. Menurut dia, pihaknya tidak mungkin mengalokasikan semua dana manfaat atau bunga setoran awal calon jamaah tahun ini untuk biaya optimalisasi. Jika dana tersebut dihabiskan tahun ini, kenaikan biaya haji tahun depan diperkirakan semakin meningkat. Karena itu, Slamet menekankan perlunya dana cadangan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

“Kita harus arif menyikapi penggunaan dana optimalisasi ini. Kenaikan biaya haji mendatang bisa lebih besar kalau dihabiskan tahun ini,”ujarnya. Dia menjelaskan, penggunaan dana optimalisasi dalam penyusunan anggaran ada aturan dan tahapannya, sehingga tidak dapat digunakan tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Dia menyebutkan, setiap tahun pihaknya mendapat dana sekitar Rp1,9 triliun dari bunga setoran awal sekitar 1,7 juta jamaah per tahun. Lalu, Rp1,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk dana optimalisasi seperti subsidi rumah, makan di Mekkah dan Madinah,kebutuhan biaya di dalam negeri, serta untuk subsidi general service.

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah mengatakan, pada prinsipnya DPR tetap menghendaki tidak ada kenaikan pada penyelenggaraan haji tahun ini.Jika terdapat kenaikan di sektor pemondokan dan penerbangan, pihaknya meminta Kemenag untuk menggunakan dana optimalisasi, sebab dana manfaat yang ada dinilai cukup menyubsidi jamaah. Bahkan, masih ada sisa untuk keperluan penyelenggaraan haji mendatang. “Saya kira dana manfaat yang ada sekarang cukup untuk kebutuhan subsidi jamaah,”kata Ida.

Menurut dia, hingga kini belum ada kesepakatan antara panitia kerja BPIH DPR dan panitia kerja BPIH Kemenag mengenai besaran dana optimalisasi sehingga proses pembahasan berlangsung lama. Kemenag, kata dia, harusnya tidak perlu khawatir dengan kebutuhan penyelenggaraan haji tahun depan, sebab dana optimalisasi selalu ada setiap tahun.Karena itu,Ida meminta Kemenag untuk melakukan penghitungan ulang besaran dana optimalisasi haji yang bisa digunakan untuk haji tahun ini.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar meminta Kemenag memanfaatkan dana optimalisasi semaksimal mungkin untuk keperluan jamaah, termasuk menutupi terjadinya kenaikan biaya pemondokan di Mekkah. Dia menilai, dana optimalisasi yang ada cukup untuk menutupi kenaikan biaya pemondokan. Apalagi, biaya komponen lainnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan.“Kalaupun naik jangan sampai terlalu membebani jamaah,” kata Zulkarnaen.

Menurut dia, berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukan panitia kerja BPIH DPR,dana manfaat yang diperoleh dari setoran awal jamaah mencapai Rp1,5 triliun per tahun.Sementara jumlah yang digunakan untuk dana optimalisasi diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun lebih, sehingga masih ada sisa sekitar Rp 2 triliun untuk cadangan penyelenggaraan haji tahun depan.

“Hasil perhitungan sementara pemakaian dana optimalisasi mencapai Rp 1,3 triliun.Masih ada sisa untuk tahun depan,” ucapnya. andi setiawan